MONITOR KALTENG, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mematangkan implementasi Program Kartu Huma Betang Sejahtera dengan memperkuat sistem verifikasi dan transparansi data. Hingga Rabu (25/2/2026), sedikitnya 30 ribu aduan masyarakat telah masuk melalui kanal resmi yang disiapkan pemerintah daerah.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Kominfosantik) Kalteng, Rangga Lesmana, mengatakan masyarakat dapat menyampaikan pengaduan maupun usulan calon penerima bantuan melalui laman resmi humabetang.id. Kanal tersebut menjadi instrumen utama dalam proses verifikasi dan validasi data penerima.
“Silakan diadukan jika ada warga yang layak dibantu. Secara real-time, per hari ini sudah ada 30.000 aduan masuk. Ini sangat membantu proses validasi dan pemutakhiran data,” ujar Rangga usai menghadiri rapat sosialisasi implementasi program di Istana Isen Mulang, Palangka Raya.
Ia menjelaskan, setiap pengaduan wajib dilengkapi dokumen pendukung seperti KTP, Kartu Keluarga, foto kondisi rumah, serta keterangan kondisi ekonomi. Kelengkapan ini diperlukan agar pemerintah memperoleh gambaran utuh mengenai tingkat kelayakan calon penerima.
Terkait warga yang telah menerima bantuan sosial lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Rangga menegaskan peluang tetap terbuka. Namun, prinsip pemerataan menjadi prioritas utama.
“Masih memungkinkan, tetapi yang diutamakan adalah masyarakat yang sama sekali belum pernah menerima bantuan. Masih banyak warga Kalteng yang perlu kita bantu agar tercipta pemerataan,” tegasnya.
1.432 Relawan Turun ke Desa
Selain mengandalkan sistem daring, Pemprov Kalteng juga mengerahkan 1.432 relawan untuk memperkuat verifikasi lapangan. Langkah ini ditempuh mengingat kondisi geografis dan keterbatasan akses digital di sejumlah wilayah.
Setiap desa dan kelurahan minimal memiliki satu relawan, sementara wilayah padat penduduk ditempatkan dua hingga tiga orang. Mereka bertugas melakukan pengecekan langsung serta mendampingi proses penyaluran bantuan tunai bersama Bank Kalteng.
Berdasarkan data sementara, jumlah calon penerima terbanyak berasal dari kabupaten dengan populasi besar seperti Kabupaten Kapuas, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, serta Palangka Raya. Sebaran tersebut dinilai sejalan dengan tingkat kemiskinan yang merujuk pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) hasil kolaborasi pemerintah daerah bersama Kemensos dan BPS.
Untuk menjaga ketepatan sasaran, pemerintah provinsi berkomitmen melakukan pemutakhiran data setiap tiga bulan.
“Setiap triwulan akan dilakukan pembaruan. Jika kondisi ekonomi penerima sudah membaik, tentu akan ada penyesuaian. Ini komitmen Gubernur agar program benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan,” pungkas Rangga.
Sementara itu, rincian insentif bagi guru ngaji, tokoh agama, dan tokoh adat akan disampaikan lebih lanjut dalam kesempatan berikutnya.
(Red)
