MONITOR KALTENG – PALANGKA RAYA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menghadiri Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025, yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalteng, Selasa (15/10/2025).
Dalam rapat tersebut, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Plt. Sekda) Provinsi Kalteng Leonard S. Ampung hadir mewakili Gubernur H. Agustiar Sabran untuk menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026.
Dalam pidato Gubernur yang dibacakan Leonard, disebutkan bahwa target pendapatan daerah tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp7,105 triliun, disusun dengan penuh kehati-hatian berdasarkan tren ekonomi dan kondisi fiskal nasional.
“Target pendapatan daerah tahun 2026 mencapai Rp7,105 triliun, disusun secara hati-hati dengan memperhatikan tren ekonomi dan kondisi fiskal nasional,” ujar Leonard S. Ampung saat membacakan jawaban Gubernur.
Meski demikian, Gubernur menyoroti adanya penurunan signifikan pada Dana Transfer Pusat, dari Rp4,173 triliun menjadi Rp2,321 triliun, disertai proyeksi kurang bayar sebesar Rp155 miliar. Kondisi tersebut menyebabkan defisit anggaran mencapai Rp266 miliar.
“Meskipun terjadi penurunan Dana Transfer Pusat, Pemerintah Provinsi akan mengantisipasi defisit melalui optimalisasi PAD dan efisiensi belanja, agar program prioritas tetap berjalan sesuai rencana,” lanjutnya.
Gubernur melalui sambutannya juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas dukungan dan pandangan konstruktif dalam proses penyempurnaan Raperda APBD 2026.
Kepada Fraksi PDI Perjuangan, pemerintah menegaskan komitmen untuk memperkuat ekonomi kerakyatan melalui Program Huma Betang, yang didukung pengembangan UMKM dan koperasi, serta tetap memprioritaskan sektor pendidikan dan kesehatan.
“Pemerintah berkomitmen memperkuat ekonomi kerakyatan melalui Program Huma Betang, mendukung pengembangan UMKM dan koperasi, serta memprioritaskan sektor pendidikan dan kesehatan,” tegasnya.
Sementara itu, menanggapi Fraksi Partai Demokrat, Gubernur menyoroti strategi pengentasan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi inklusif. Salah satunya dilakukan lewat program Kartu Huma Betang Sejahtera, yang berfungsi sebagai instrumen integrasi layanan dasar bagi masyarakat kurang mampu.
“Strategi pengentasan kemiskinan akan ditempuh melalui pertumbuhan ekonomi inklusif, antara lain lewat Kartu Huma Betang Sejahtera sebagai instrumen integrasi layanan dasar bagi masyarakat kurang mampu,” paparnya.
Melalui jawaban tersebut, Gubernur Agustiar Sabran berharap pembahasan Raperda dan Pergub APBD 2026 dapat berlangsung lancar dan produktif, sehingga seluruh program pembangunan bisa terealisasi secara optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kalteng.
Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi atas kerja sama dan dukungan terhadap upaya mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil.
“Kami berharap pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan lancar dan produktif, sehingga program pembangunan bisa terealisasi dengan baik dan memberi dampak nyata bagi masyarakat Kalimantan Tengah,” tutupnya.
Menutup pidato, Gubernur mengajak seluruh pihak memperkuat sinergi demi mewujudkan Kalimantan Tengah yang Berkah, Maju, dan Sejahtera menuju Indonesia Emas 2045. (red)
