MONITOR KALTENG, SERUYAN – Penguatan regulasi daerah kembali menjadi perhatian DPRD dan Pemerintah Kabupaten Seruyan. Dalam Rapat Paripurna Ke-11 dan Ke-12 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 yang dipimpin oleh ketua DPRD Seruyan Zuli Eko Prasetyo, Selasa (17/11/2026), empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) masuk dalam agenda pembahasan, dua di antaranya merupakan usulan Pemerintah Kabupaten Seruyan.
Rapat yang berlangsung di Gedung Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Seruyan tersebut menjadi bagian dari proses penyusunan landasan hukum untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, dr. Bahrun Abbas, hadir mewakili pemerintah daerah. Dalam Rapat Paripurna Ke-12, ia membacakan sambutan Bupati Seruyan sekaligus menyampaikan penjelasan pemerintah terhadap dua Raperda yang diusulkan.
Sebelumnya, Rapat Paripurna Ke-11 mengagendakan penyampaian pidato pengantar Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Seruyan terkait dua Raperda inisiatif DPRD.
Sementara itu, dua Raperda usulan pemerintah daerah mencakup Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan serta Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Dalam penjelasan pemerintah, Raperda Penyelenggaraan Pendidikan diarahkan untuk memperkuat dasar hukum dalam mewujudkan layanan pendidikan yang merata, berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.
Persoalan pemerataan pendidikan menjadi salah satu aspek penting yang perlu mendapat perhatian. Regulasi tersebut diharapkan dapat menjadi pijakan bagi pemerintah daerah dalam memastikan masyarakat di seluruh wilayah Seruyan memiliki kesempatan memperoleh layanan pendidikan yang layak.
Adapun Raperda perubahan susunan perangkat daerah diarahkan untuk memperbaiki efektivitas dan efisiensi birokrasi pemerintahan. Penataan kelembagaan, penguatan koordinasi antarperangkat daerah, serta optimalisasi sumber daya aparatur dan anggaran menjadi bagian dari substansi yang ingin dicapai.
Pemerintah daerah memandang penataan organisasi perangkat daerah penting agar pelaksanaan tugas pemerintahan berjalan lebih terarah dan pelayanan publik dapat diberikan secara optimal.
Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Seruyan juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah menjadwalkan penyampaian kedua Raperda usulan pemerintah untuk dibahas lebih lanjut.
Penyampaian empat Raperda dalam dua rapat paripurna ini menjadi tahapan penting dalam proses pembentukan peraturan daerah. Selanjutnya, diperlukan pembahasan bersama antara legislatif dan eksekutif agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kebutuhan administrasi pemerintahan, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat.
Pemkab Seruyan berharap sinergi dengan DPRD terus terjaga sehingga seluruh Raperda dapat dibahas secara konstruktif dan menghasilkan produk hukum yang berkualitas.
Sebab, pada akhirnya, keberadaan sebuah peraturan daerah tidak hanya diukur dari selesainya proses pembentukan regulasi, tetapi juga dari sejauh mana aturan tersebut mampu menghadirkan perubahan nyata bagi pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Seruyan.(*As)













