MONITOR KALTENG, SERUYAN – DPRD Kabupaten Seruyan mulai mendorong penguatan regulasi tanggung jawab sosial perusahaan. Langkah ini dilakukan menyusul penilaian bahwa pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP), khususnya di sektor perkebunan kelapa sawit, masih belum sepenuhnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan.
Persoalan tersebut menjadi salah satu poin penting dalam penyampaian pidato pengantar dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD Kabupaten Seruyan pada Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027, Selasa (17/11/2026).
Pidato pengantar Ketua DPRD Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo, tersebut dibacakan oleh Arrahman di hadapan pimpinan dan anggota DPRD, Plh. Sekretaris Daerah dr. Bahrun Abbas, Forkopimda, jajaran perangkat daerah, perwakilan kejari Seruyan, perwakilan TNI, insan pers, serta undangan lainnya.
Dua Raperda yang disampaikan yakni Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) serta Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Sejumlah Kecamatan di Kabupaten Seruyan.
Dalam pemaparan Raperda TJSLP, DPRD Seruyan menyoroti pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang selama ini dinilai masih cenderung formalitas.
Program yang seharusnya menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan lingkungan justru kerap terkesan hanya untuk menggugurkan kewajiban hukum perusahaan.
Padahal, kewajiban TJSLP telah memiliki landasan hukum melalui Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012.
DPRD menilai, persoalan utama bukan semata-mata terletak pada ada atau tidaknya program bantuan perusahaan, melainkan sejauh mana program tersebut memberikan dampak nyata, berkelanjutan, dan sebanding dengan skala kegiatan usaha serta dampak yang ditimbulkan.
Dalam naskah pengantar tersebut dijelaskan, pelaksanaan TJSLP masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar. Mulai dari pemahaman perusahaan yang terlalu sempit terhadap kewajiban administratif, program yang cenderung karitatif dan berjangka pendek, hingga minimnya pelibatan masyarakat dalam perencanaan serta evaluasi kegiatan.
Selain itu, DPRD juga menyoroti alokasi anggaran TJSLP yang dinilai belum selalu proporsional terhadap dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas perusahaan.
Lemahnya pengawasan dan ketidakjelasan mekanisme pemberian sanksi turut menjadi faktor yang menyebabkan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan belum berjalan optimal.
Bahkan, persoalan mendasar seperti konflik lahan, hak masyarakat adat, kompensasi lahan, hingga kemitraan plasma yang tidak adil dinilai tidak boleh dikesampingkan atau ditutupi dengan program bantuan sosial perusahaan.
Melalui Raperda tersebut, DPRD Seruyan ingin memastikan bahwa perusahaan, khususnya yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam, menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungannya secara serius.
TJSLP tidak boleh berhenti pada pemberian sembako, santunan, bantuan uang, atau kegiatan seremonial lainnya. Program harus diarahkan pada peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat, perlindungan lingkungan, serta penyelesaian dampak negatif kegiatan usaha.
Regulasi daerah yang baru diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, memperjelas kewajiban perusahaan, memperkuat pengawasan, sekaligus meminimalkan potensi konflik sosial di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Dengan demikian, keberadaan investasi di Kabupaten Seruyan tidak hanya memberikan keuntungan bagi perusahaan, tetapi juga harus memberikan kontribusi yang adil bagi masyarakat dan daerah.
Selain Raperda TJSLP, DPRD Seruyan turut mengajukan Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Kabupaten Seruyan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Seruyan Raya, Sembuluh Raya, Danau Seluluk, Batu Ampar, Natai Kelampai, Suling Tambun, Sepan Biha, dan Seruyan Hulu Utara.
Pengajuan Raperda kedua ini dilatarbelakangi masih ditemukannya ketidaksesuaian atau kesalahan penulisan sejumlah nama desa dalam Perda Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Perda Nomor 04 Tahun 2008.
Persoalan yang sekilas terlihat sederhana tersebut ternyata berpotensi menimbulkan dampak administratif cukup serius.
Ketidaksesuaian penulisan nama desa dapat menghambat proses pencairan dana desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, hingga pelayanan publik yang kini semakin bergantung pada sistem digital.
Tidak hanya pemerintah desa, masyarakat juga berpotensi dirugikan akibat perbedaan penulisan nama wilayah dalam dokumen kependudukan, sertifikat tanah, administrasi perbankan, ijazah, dan dokumen resmi lainnya.
Dalam sistem administrasi modern, perbedaan satu huruf atau satu kata dapat menyebabkan data tidak terhubung maupun tidak terverifikasi.
Karena itu, pembenahan regulasi dinilai mendesak untuk memastikan kesesuaian data wilayah, menciptakan tertib administrasi pemerintahan, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Pada bagian akhir penyampaian pidato pengantar, DPRD Kabupaten Seruyan berharap Pemerintah Kabupaten Seruyan bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD dapat melanjutkan pembahasan kedua Raperda tersebut pada tahapan rapat berikutnya.
Pembahasan bersama diharapkan mampu menyempurnakan substansi regulasi sehingga menghasilkan produk hukum daerah yang efektif, berkualitas, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Dua Raperda ini membawa kepentingan yang berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan dan memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.
Di satu sisi, perusahaan didorong agar tidak sekadar menjalankan kewajiban sosial sebagai formalitas. Di sisi lain, pemerintah daerah dituntut memastikan tertib administrasi dan kepastian hukum hingga ke tingkat desa.
Kini, tantangan berikutnya adalah memastikan kedua Raperda tersebut tidak hanya berhenti sebagai dokumen usulan, tetapi benar-benar dituntaskan menjadi regulasi yang dapat diterapkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Seruyan.(*As)













