MONITOR KALTENG, SERUYAN — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang merembet hingga merusak gedung Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) di kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, menjadi peringatan serius bagi seluruh instansi pemerintah daerah.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Seruyan, Harsandi, meminta seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) segera meningkatkan kewaspadaan, membersihkan lingkungan kantor dari semak belukar, serta menyiapkan peralatan pemadam kebakaran mandiri untuk mengantisipasi kejadian serupa.
Peristiwa kebakaran tersebut terjadi pada Minggu sore (18/10/2026). Kobaran api dilaporkan meluas hingga ke bagian belakang kompleks perkantoran Pemkab Seruyan dan menjangkau gedung Disnaker, sehingga merusak sebagian dinding dan plafon bangunan.
Harsandi menegaskan, kejadian itu tidak boleh dianggap sebagai insiden biasa. Kondisi lingkungan perkantoran yang rimbun dan rentan terbakar dinilai meningkatkan risiko kebakaran, terutama saat musim kering.
“Itu menjadi warning bagi kita semua. Wilayah perkantoran kita berada di area yang cukup rimbun dan gampang terbakar, yang menjadi salah satu penyebab terjadinya kebakaran yang sangat tidak kita inginkan,” ujar Harsandi kepada awak media seusai Rapat Paripurna ke-8 DPRD Kabupaten Seruyan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Kuala Pembuang, Senin (19/10/2026).
Sebagai langkah antisipasi, Harsandi mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan kepala daerah sejak Minggu malam untuk membahas penanganan serta pencegahan kebakaran.
Ia meminta setiap dinas tidak mengabaikan kondisi lingkungan di sekitar gedung perkantoran. Semak belukar dan lahan yang terlalu rimbun harus segera dibersihkan agar tidak menjadi pemicu meluasnya kebakaran.
“Kami mencermati ada beberapa kantor dinas yang lingkungan sekitarnya terlalu rimbun. Ke depan, kami minta masing-masing dinas lebih perhatian terhadap kebersihan lingkungan sekitarnya,” tegasnya.
Menurutnya, pencegahan harus menjadi tanggung jawab bersama. Seluruh instansi perlu melakukan langkah konkret sebelum kebakaran kembali mengancam bangunan pemerintahan dan fasilitas pelayanan publik.
Selain penataan lingkungan, DPRD Seruyan turut menyoroti keterbatasan pasokan dan akses air yang menjadi kendala dalam upaya pemadaman kebakaran.
Untuk mengantisipasi kondisi serupa, DPRD mendorong agar setiap dinas memiliki mesin pompa air sendiri sebagai sarana pemadaman awal.
“Mulai tadi malam sudah kita bahas dalam rapat, termasuk pembahasan APBD dan rapat penanganan insiden ini. Kita upayakan agar setiap dinas memiliki mesin pompa air sendiri untuk mengantisipasi potensi kebakaran di lingkungan mereka,” kata Harsandi.
Dengan ketersediaan peralatan tersebut, setiap instansi diharapkan dapat melakukan penanganan awal ketika muncul titik api di sekitar kantornya, sebelum kebakaran membesar dan menjalar ke bangunan lain.
Namun, kesiapan peralatan harus diimbangi dengan ketersediaan sumber air, kesiapan personel, serta koordinasi yang cepat dengan petugas pemadam kebakaran.
Sebelumnya, kebakaran yang meluas ke bagian belakang kompleks perkantoran Pemkab Seruyan sempat menimbulkan kekhawatiran karena lokasinya berdekatan dengan sejumlah gedung pemerintahan dan fasilitas pelayanan publik.
Beberapa kantor yang berada di sekitar kawasan tersebut antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Disnaker, Dinas Perikanan, Bapperida, Inspektorat, DKPP, hingga kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Seruyan.
Kerusakan pada gedung Disnaker menjadi pengingat bahwa ancaman karhutla tidak hanya berdampak pada kawasan hutan dan lahan, tetapi juga dapat menjalar ke pusat pemerintahan serta mengganggu keamanan fasilitas publik.
DPRD Seruyan pun mendorong agar langkah pencegahan tidak berhenti pada imbauan. Pembersihan lingkungan, penyediaan alat pemadam, dan kesiapan sumber air perlu ditindaklanjuti oleh masing-masing instansi.
Peristiwa ini menjadi peringatan bahwa kesiapsiagaan harus dibangun sebelum api membesar. Tanpa langkah pencegahan dan peralatan yang memadai, kebakaran di sekitar kompleks perkantoran berpotensi menimbulkan kerusakan lebih luas serta mengancam kelangsungan pelayanan kepada masyarakat.(*As)
