MONITOR KALTENG, SENGGIGI – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, menghadiri Rapat Kerja (Raker) Gubernur selaku Anggota Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dan Musyawarah Luar Biasa APPSI yang digelar di Hotel Aruna Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (16/7/2026).
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto. Turut mendampingi dalam pembukaan, Ketua APPSI yang juga Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Mas’ud.
Mengusung tema “UMKM Berdaya Saing Global dan Optimalisasi Pajak Air Permukaan untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah”, forum ini menjadi wadah bagi para gubernur untuk menyampaikan aspirasi daerah sekaligus memperkuat sinergi antarpemerintah provinsi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
Dalam sambutannya, Ketua APPSI Rudi Mas’ud menegaskan pentingnya memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional. Menurutnya, APPSI juga terus membangun komunikasi dan dialog dengan kementerian serta lembaga terkait guna mendorong lahirnya kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan pemerintah daerah.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya peran kepala daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan melalui koordinasi yang baik dengan pemerintah kabupaten dan kota.
“Kepala daerah dituntut memperkuat koordinasi dengan bupati dan wali kota, menjaga integritas birokrasi, membangun sinergi dengan Forkopimda, serta aktif menyelesaikan berbagai persoalan lintas wilayah. Daerah harus mampu mengubah setiap tantangan menjadi peluang,” ujar Bima Arya.
Melalui Raker dan Musyawarah Luar Biasa APPSI Tahun 2026 ini, diharapkan lahir berbagai rekomendasi strategis yang dapat memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sekaligus mendukung peningkatan kapasitas daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan optimalisasi pendapatan daerah.
Selain agenda musyawarah, kegiatan juga diisi dengan sejumlah sesi diskusi yang membahas penguatan daya saing UMKM serta optimalisasi potensi pajak air permukaan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Rangkaian kegiatan tersebut dihadiri para gubernur dan wakil gubernur dari seluruh Indonesia, perwakilan kementerian dan lembaga, pimpinan DPRD, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Nusa Tenggara Barat. (red)
