MONITOR KALTENG, PALANGKA RAYA – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Yohannes Freedy Ering, menyambut positif pelantikan dan mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan pada Kamis (25/6/2026).
Menurutnya, rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi pemerintahan yang wajar dan penting untuk meningkatkan efektivitas serta kinerja birokrasi.
Ia menilai langkah tersebut diharapkan mampu menghadirkan penyegaran dalam pemerintahan sekaligus memperkuat pelayanan kepada masyarakat.
Yohannes juga memberikan apresiasi terhadap penempatan pejabat baru di sejumlah organisasi perangkat daerah strategis, khususnya di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).
Menurutnya, penunjukan Sutoyo sebagai Kepala Bapenda dan dr. Sayuti Syamsul sebagai Kepala BKAD merupakan keputusan yang tepat karena keduanya memiliki pengalaman serta rekam jejak yang baik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
“Penempatan Sutoyo di Bapenda dan dr. Sayuti Syamsul di BKAD sangat tepat. Keduanya merupakan pejabat senior yang memiliki pengalaman panjang serta kredibilitas yang tidak diragukan,” ujar Yohannes.
Ia menilai, tantangan yang dihadapi pemerintah daerah saat ini, terutama menurunnya pendapatan daerah, membutuhkan kepemimpinan yang mampu menghadirkan langkah-langkah strategis.
Karena itu, pejabat yang baru dilantik diharapkan dapat memperkuat upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi potensi pendapatan, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah.
Selain itu, Yohannes berharap lahir berbagai inovasi yang mampu mendukung peningkatan penerimaan daerah tanpa mengabaikan prinsip pelayanan kepada masyarakat.
Di sisi lain, ia juga menekankan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, tata kelola keuangan yang baik akan menjadi fondasi penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Dengan pengalaman yang dimiliki para pejabat tersebut, kami berharap tata kelola keuangan daerah semakin baik, transparan, akuntabel, dan mampu mendukung pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. (red)
