MONITOR KALTENG, PALANGKA RAYA – Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, mengikuti secara virtual Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi dan Dukungan Pemerintah Daerah (Pemda) pada kegiatan Nonton Bareng (Nobar) Piala Dunia FIFA 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (15/6/2026), dari Ruang Rapat Bajakah 2 Kantor Gubernur Kalimantan Tengah.
Rakor yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian tersebut diawali dengan penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) antara Kemendagri dan Badan Pusat Statistik (BPS).
SEB yang ditandatangani Mendagri bersama Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti itu menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Dalam arahannya, Tito Karnavian menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menugaskan BPS untuk melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 guna memperoleh data yang mampu menggambarkan kondisi perekonomian masyarakat secara menyeluruh dan terkini.
Menurutnya, data tersebut akan menjadi dasar penting dalam penyusunan berbagai kebijakan pembangunan ekonomi di tingkat nasional maupun daerah.
“Program ini juga akan memberikan manfaat besar bagi daerah. Melalui sensus ekonomi, pemerintah daerah akan memiliki data yang akurat untuk memahami kondisi ekonomi wilayahnya sekaligus menjadi rujukan dalam merumuskan kebijakan pembangunan,” ujar Tito.
Ia juga meminta seluruh kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, untuk proaktif berkoordinasi dengan BPS di daerah masing-masing agar pelaksanaan sensus dapat berjalan optimal dan menghasilkan data yang berkualitas.
Selain membahas dukungan terhadap Sensus Ekonomi 2026, rakor juga menyoroti perkembangan inflasi nasional. Berdasarkan data per Mei 2026, inflasi bulanan (month-to-month/MtM) tercatat sebesar 0,28 persen, inflasi tahunan (year-on-year/YoY) sebesar 3,08 persen, dan inflasi tahun kalender (year-to-date/YtD) sebesar 1,35 persen.
Untuk mengantisipasi tekanan inflasi yang dipengaruhi gejolak ekonomi global dan kenaikan harga energi, Bank Indonesia telah mengambil langkah pre-emptive dengan menaikkan suku bunga acuan (BI-Rate) menjadi 5,5 persen.
Sementara itu, berdasarkan data BPS per 2 Juni 2026, Kalimantan Tengah masih menjadi salah satu provinsi dengan tingkat inflasi yang relatif tinggi. Secara bulanan, inflasi Kalimantan Tengah tercatat sebesar 0,34 persen, sedangkan inflasi tahunan mencapai 4,56 persen.
Di tingkat kabupaten/kota, inflasi tahunan tertinggi di Kalimantan Tengah terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 5,15 persen, disusul Kota Palangka Raya sebesar 4,48 persen.
Melalui rakor tersebut, pemerintah pusat kembali menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, BPS, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga sekaligus mendukung keberhasilan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Data yang akurat dan pengendalian inflasi yang efektif dinilai menjadi fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Red)
