MONITOR KALTENG, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Workshop Membangun Keterlibatan Aktor Non-Pemerintah dalam Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Provinsi Kalimantan Tengah periode 2026–2030.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Bapperida Provinsi Kalteng, Kota Palangka Raya, Kamis (4/6/2026), tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mempercepat pencapaian target pembangunan berkelanjutan di daerah.
Dalam kesempatan itu, Pemprov Kalteng menegaskan komitmennya untuk menjalin kerja sama dengan lembaga internasional asal Jerman, GIZ, melalui proyek Penguatan Kapasitas Perencanaan Kebijakan untuk Implementasi Agenda 2030 di Indonesia dan di Global South Phase II (SDGs-SSTC Phase II).
Membacakan sambutan Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Plt. Kepala Bapperida Kalteng Syahfiri mengatakan proyek kolaborasi tersebut berfokus pada penerapan Kemitraan Multi-Pemangku Kepentingan (Multi-Stakeholder Partnership/MSP).
“Pendekatan ini menjunjung tinggi prinsip No One Left Behind atau tidak ada yang tertinggal, serta mendorong terwujudnya kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam setiap topik MSP yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah,” ujar Syahfiri.
Menurutnya, penyusunan RAD SDGs dilakukan melalui tahapan yang sistematis sehingga menghasilkan proyeksi target indikator pembangunan berkelanjutan.
Proyeksi tersebut menjadi acuan penting dalam penyusunan berbagai dokumen perencanaan daerah, seperti RAD, RPJMD, dan RKPD, agar tetap sejalan dengan target nasional maupun agenda global 2030.
Syahfiri juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun non-pemerintah, untuk memperkuat sinergi dalam penyusunan RAD SDGs.
“Saya meminta seluruh sektor, baik pemerintah maupun non-pemerintah, dapat bekerja sama, berkolaborasi, dan bersinergi menyelesaikan RAD SDGs sesuai target. Langkah ini penting untuk mempercepat pencapaian target SDGs nasional menuju sasaran global tahun 2030,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida Kalteng, Chandra F. Asmara, menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan berlangsung selama dua hari. Kegiatan diawali dengan pelatihan bagi trainer senior terkait pengelolaan Platform SDGs Kalteng bersama GIZ.
Ia mengungkapkan, kerja sama antara Pemprov Kalteng dan GIZ telah dirintis sejak 2024 melalui penyusunan berbagai agenda dan rencana kerja.
Memasuki 2025 hingga 2026, sejumlah program kolaboratif terus dilaksanakan untuk memperkuat pencapaian pilar-pilar SDGs di Kalimantan Tengah.
“Workshop kali ini secara khusus difokuskan untuk meningkatkan keterlibatan aktor non-pemerintah. Partisipasi aktif masyarakat, akademisi, organisasi sipil, hingga sektor swasta sangat penting untuk mempercepat pencapaian indikator pembangunan berkelanjutan di daerah,” jelas Chandra.
Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada publik, Pemprov Kalteng juga telah menyediakan Platform SDGs Kalteng yang dapat diakses secara digital oleh masyarakat.
“Kita memiliki Platform SDGs Kalteng yang menjadi wadah kolaborasi bersama dan merupakan dukungan dari GIZ. Melalui platform ini, pemerintah dapat mempublikasikan, mengomunikasikan, dan menyampaikan perkembangan capaian SDGs secara terbuka kepada masyarakat. Publik dapat memantau informasi tersebut melalui website resmi Kalteng,” katanya.
Melalui kolaborasi yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, Pemprov Kalteng berharap penyusunan RAD SDGs 2026–2030 dapat berjalan lebih inklusif, partisipatif, dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah secara berkelanjutan. (red)
