MONITOR KALTENG, PALANGKA RAYA – Staf Ahli (Sahli) Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekbang) Yuas Elko mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang digelar secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Selasa (5/5/2026).
Rakor tersebut dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, yang menegaskan pentingnya langkah konkret dan terukur dari seluruh pemerintah daerah dalam mengantisipasi gejolak harga, khususnya pada komoditas pangan strategis.
Dalam paparannya, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Ateng Hartono, menyampaikan bahwa inflasi nasional pada April 2026 secara bulanan (month-to-month) tercatat sebesar 0,13 persen. Sementara itu, inflasi tahunan (year-on-year) berada di angka 2,42 persen dan inflasi tahun kalender sebesar 1,06 persen.
“Atas dasar data yang ada, inflasi April 2026 lebih rendah dibandingkan Maret 2026 maupun periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, inflasi tahunan April 2026 tercatat lebih tinggi dibandingkan April 2025,” ujarnya.
Lebih lanjut dijelaskan, kelompok makanan, minuman, dan tembakau pada April 2026 mengalami deflasi sebesar 0,20 persen dengan andil deflasi 0,06 persen. Komoditas yang menjadi penyumbang utama antara lain daging ayam ras, cabai rawit, telur ayam ras, dan cabai merah.
Secara wilayah, inflasi bulanan terjadi di 30 provinsi, termasuk Kalimantan Tengah yang mencatat inflasi sebesar 0,41 persen. Sementara delapan provinsi lainnya mengalami deflasi.
Untuk inflasi tahunan, Kalimantan Tengah mencatat angka 3,66 persen dan masuk dalam 10 provinsi dengan inflasi tertinggi. Bahkan, Kabupaten Kapuas juga tercatat sebagai salah satu dari 10 kabupaten/kota dengan inflasi tertinggi, yakni sebesar 3,97 persen.
Menanggapi kondisi tersebut, Tomsi Tohir mengingatkan pemerintah daerah agar tidak lengah dan terus memperkuat sinergi lintas sektor. Upaya pengendalian distribusi serta pelaksanaan operasi pasar secara berkala dinilai menjadi langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga.
Rakor ini menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah dinamika harga komoditas. (red)
