MONITOR KALTENG, PALANGKA RAYA — Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Arton S. Dohong, menyatakan dukungan penuh terhadap tuntutan masyarakat Katingan Hulu terkait kondisi infrastruktur jalan yang dinilai memprihatinkan.
Pernyataan tersebut disampaikan Arton saat menerima Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Aliansi Driver dan Masyarakat Katingan Hulu, Selasa (21/4/2026).
Ia menegaskan, persoalan tersebut menjadi perhatian serius karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat di wilayah pedalaman.
“Kami menerima dan mendukung aspirasi yang disampaikan. Ini menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. DPRD akan mengawal dan mendorong agar segera ditindaklanjuti,” tegas Arton.
Menurutnya, DPRD Kalteng akan membawa persoalan tersebut ke dalam forum pembahasan resmi, sekaligus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat guna mempercepat penanganan.
Sementara itu, Koordinator Aksi, Candra Wardana, menyampaikan langsung kondisi di lapangan yang disebutnya sudah berada pada tahap rusak berat. Ia menilai, kerusakan jalan menuju Katingan Hulu telah berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat.
“Kondisi jalan saat ini sangat memprihatinkan dan menghambat aktivitas masyarakat, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga layanan kesehatan,” ujarnya.
Dalam RDP tersebut, aliansi menyampaikan lima tuntutan utama. Di antaranya mendesak pemerintah pusat melalui Gubernur Kalteng untuk segera melakukan perbaikan jalan dan jembatan dari Tumbang Paku, Kecamatan Marikit hingga Tumbang Sanamang, Kecamatan Katingan Hulu.
Selain itu, mereka juga meminta langkah penanganan darurat dengan menurunkan alat berat ke lokasi terdampak, serta mendorong percepatan pembangunan jalan penghubung menuju wilayah Kalimantan Barat agar dapat segera diusulkan ke pemerintah pusat.
Aliansi juga mendesak Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kalteng untuk melakukan perawatan rutin minimal satu kali dalam sebulan, serta meminta DPRD Kalteng membawa seluruh tuntutan tersebut ke tingkat pembahasan yang lebih tinggi.
Candra menegaskan, pihaknya memberikan batas waktu kepada pemerintah untuk merespons tuntutan tersebut. Jika tidak ada tindak lanjut, aksi lanjutan akan digelar sebagai bentuk tekanan.
RDP ini menjadi langkah awal perjuangan masyarakat Katingan Hulu dalam memperoleh akses infrastruktur yang layak. Di sisi lain, hal ini juga menjadi ujian bagi pemerintah dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat di wilayah pedalaman secara konkret dan berkelanjutan. (red)
