MONITOR KALTENG, PALANGKA RAYA – Gubernur Agustiar Sabran menegaskan komitmennya untuk memastikan Program Kartu Huma Betang Sejahtera berjalan tepat sasaran melalui sistem verifikasi yang ketat dan transparan. Hingga Rabu (25/2/2026), tercatat sekitar 30 ribu aduan masyarakat telah masuk melalui kanal resmi yang disiapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Dalam rapat sosialisasi implementasi program di Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Gubernur menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses validasi data penerima bantuan.
“Silakan laporkan jika ada warga yang benar-benar layak dibantu. Aduan masyarakat sangat membantu pemerintah dalam memastikan bantuan ini tepat sasaran,” tegas Gubernur.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Kominfosantik) Kalteng, Rangga Lesmana, menjelaskan pengaduan maupun usulan calon penerima dapat disampaikan melalui laman resmi humabetang.id. Setiap laporan wajib dilengkapi dokumen pendukung seperti KTP, Kartu Keluarga, foto kondisi rumah, serta keterangan kondisi ekonomi untuk memudahkan verifikasi.
Gubernur juga menegaskan bahwa prinsip pemerataan menjadi prioritas utama. Meski warga penerima bantuan sosial lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) masih berpeluang menerima bantuan, pemerintah akan mengutamakan masyarakat yang belum pernah tersentuh program bantuan.
“Masih banyak warga Kalteng yang belum menerima bantuan sama sekali. Itu yang menjadi perhatian utama agar tercipta keadilan dan pemerataan,” ujarnya.
1.432 Relawan Turun ke Desa
Untuk memperkuat verifikasi lapangan, Pemprov Kalteng mengerahkan 1.432 relawan yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan. Setiap wilayah minimal memiliki satu relawan, sementara daerah padat penduduk ditempatkan dua hingga tiga orang.
Para relawan bertugas melakukan pengecekan langsung di lapangan serta mendampingi proses penyaluran bantuan tunai bekerja sama dengan Bank Kalteng.
Data sementara menunjukkan calon penerima terbanyak berasal dari kabupaten berpenduduk besar seperti Kapuas, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, dan Palangka Raya. Sebaran tersebut merujuk pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) hasil kolaborasi pemerintah daerah bersama Kemensos dan BPS.
Gubernur memastikan pemutakhiran data akan dilakukan secara berkala setiap tiga bulan. Jika kondisi ekonomi penerima telah membaik, maka akan dilakukan penyesuaian.
“Setiap triwulan data akan diperbarui. Program ini harus adaptif dan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya.
Sementara itu, rincian insentif bagi guru ngaji, tokoh agama, dan tokoh adat akan diumumkan dalam kesempatan berikutnya.
(Red)
