MONITOR KALTENG, PALANGKA RAYA – Di tengah kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah Kalimantan Tengah, insan pers tak hanya bekerja dari balik meja redaksi. Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Penulis Jurnalis Indonesia (DPW IPJI) Kalimantan Tengah bersama Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) Kalteng turun langsung ke tengah masyarakat melalui layanan sosial aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Kegiatan bertajuk Action Sosial Insan Pers Kalimantan Tengah itu digelar di Sekretariat DPW IPJI Kalteng, Jalan Ir. Juanda Nomor 1, Palangka Raya, Senin (28/9/2026).
Layanan tersebut menggandeng Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Pola pelayanan dibuat jemput bola. Petugas tidak hanya menunggu masyarakat datang ke kantor, tetapi turun hingga lingkungan RT dan kelurahan.
Kepala Disdukcapil Kota Palangka Raya, Alman P. Pakpahan, mengatakan pola jemput bola menjadi bagian dari strategi pemerintah memangkas jarak pelayanan dengan masyarakat.
“Pertama, bagaimana kita mendekatkan layanan kepada masyarakat. Sekarang kami jemput bola. Kami jarang di kantor karena lebih banyak turun ke RT dan kelurahan,” kata Alman.
Menurut Alman, IKD merupakan bagian dari program strategis nasional yang telah berjalan sejak 2023. Melalui layanan tersebut, dokumen kependudukan dapat diakses secara digital melalui perangkat masyarakat dengan sistem keamanan berlapis.
“IKD memberikan perlindungan terhadap dokumen kependudukan karena dilengkapi sistem keamanan berlapis. Masyarakat juga tidak perlu selalu membawa dokumen kependudukan dalam bentuk fisik ketika membutuhkan layanan tertentu,” ujarnya.
Digitalisasi dokumen kependudukan juga diarahkan untuk membuat pelayanan lebih efisien. Masyarakat tidak lagi selalu bergantung pada dokumen fisik ketika membutuhkan layanan administrasi.
“Tidak perlu lagi membawa KTP fisik ke berbagai tempat. Cukup dengan IKD karena dokumen tersebut merupakan dokumen resmi,” tutur Alman.
Disdukcapil Palangka Raya, kata dia, terus memperluas pelayanan aktivasi IKD. Pelayanan bahkan dilakukan di luar jam kerja ketika diperlukan untuk menjangkau masyarakat.
“Sabtu dan Minggu kami tetap bekerja. Intinya kami mendekatkan diri kepada masyarakat,” katanya.
Alman mengatakan kemudahan pelayanan administrasi kependudukan tidak hanya berkaitan dengan urusan dokumen warga, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun iklim pelayanan publik yang lebih sederhana.
“Birokrasi kami pangkas betul agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan visi Pak Wali Kota, yaitu keren dan nyaman,” ujarnya.
Menurut dia, pelayanan publik yang mudah dan nyaman juga berkaitan dengan iklim investasi daerah.
“Kalau nyaman, investasi akan tumbuh. Investor dari luar akan tertarik menanamkan investasinya di Palangka Raya. Kalau itu terjadi, ekonomi juga ikut tumbuh,” kata Alman.
Sementara itu, Ketua DPW IPJI Kalimantan Tengah, Pickrol Hidayat, mengatakan keterlibatan insan pers dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial.
“Melalui kegiatan ini kami ingin hadir dan berbagi bersama masyarakat,” ujar Pickrol.
Ia mengatakan peran insan pers tidak berhenti pada kerja jurnalistik. Kolaborasi dengan pemerintah dalam pelayanan sosial dinilai dapat menghadirkan manfaat yang lebih langsung bagi masyarakat.
Layanan aktivasi IKD juga menjadi momentum mendorong masyarakat beradaptasi dengan transformasi administrasi kependudukan berbasis digital.
Untuk melakukan aktivasi, masyarakat perlu menyiapkan telepon pintar berbasis Android atau iOS, KTP elektronik atau NIK, alamat surat elektronik (email), serta nomor telepon seluler yang masih aktif.
Di tengah tuntutan pelayanan publik yang semakin cepat dan berbasis digital, kolaborasi IPJI, SPRI dan Pemkot Palangka Raya tersebut menunjukkan satu hal: ruang pengabdian insan pers tidak hanya berada di balik berita, tetapi juga dapat hadir langsung ketika masyarakat membutuhkan pelayanan.
(Redaksi)
