Example 728x250

BNPB Sebut Kehidupan Normal, Data ISPA dan Asap Membantah dari Lapangan

MONITOR KALTENG, PALANGKA RAYA — Kata normal terdengar janggal ketika udara yang dihirup warga sedang tidak normal.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa kehidupan masyarakat di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat masih berjalan normal di tengah kepungan asap karhutla. Aktivitas lalu lintas, perdagangan dan kegiatan sehari-hari disebut tetap berlangsung.

Tetapi data di lapangan menyodorkan cerita lain.

Di Palangka Raya, Dinas Kesehatan mencatat 9.324 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) sejak Juni hingga September 2026. Pada 1–20 September saja terdapat 2.076 kasus, sedangkan sepanjang Agustus mencapai 3.104 kasus.

Angka itu memang tidak serta-merta membuktikan seluruh kasus ISPA disebabkan asap karhutla. ISPA memiliki berbagai penyebab. Namun lonjakan kasus di tengah periode kabut asap adalah indikator kesehatan yang tidak bisa begitu saja dikesampingkan.

Pertanyaan sederhananya: normal yang dimaksud BNPB itu normal bagi siapa?

Bagi warga yang tetap membuka warung karena harus mencari nafkah?

Bagi pekerja yang tetap keluar rumah karena tidak punya pilihan?

Atau bagi anak-anak yang tetap harus belajar ketika kualitas udara memburuk?

Sebab pada 10 September 2026, ISPU Palangka Raya dilaporkan mencapai 960. Kondisi itu bahkan mendorong pembelajaran jarak jauh bagi siswa PAUD, SD dan SMP.

Jika sekolah harus memindahkan pembelajaran dari ruang kelas ke rumah karena kualitas udara, maka ada konsekuensi nyata yang sedang terjadi.

Bukan sekadar asap yang terlihat dari kejauhan.

Asap sudah masuk ke sistem pendidikan. Masuk ke fasilitas kesehatan. Masuk ke kehidupan keluarga.

Bahkan BNPB sendiri pada 21 September mengakui kondisi di sejumlah wilayah Kalteng diliputi asap pekat, dengan jarak pandang sekitar 500 meter. BNPB juga menyebut kualitas udara di sejumlah wilayah masuk kategori berbahaya. Operasi udara untuk pemadaman pun terkendala asap tebal dan rendahnya jarak pandang.

Ini yang membuat istilah normal perlu diperiksa kembali.

Bagaimana sebuah kondisi disebut normal ketika helikopter water bombing tidak leluasa terbang karena asap?

Bagaimana disebut normal ketika sekolah harus menerapkan PJJ?

Bagaimana disebut normal ketika ribuan warga tercatat mengalami ISPA?

Dan bagaimana disebut normal ketika jarak pandang di sejumlah wilayah menyusut drastis?

Normal secara aktivitas belum tentu normal secara keselamatan.

Warga tetap bergerak bukan berarti mereka bebas dari dampak bencana.

Pedagang tetap membuka toko bukan berarti udara aman.

Kendaraan tetap memenuhi jalan bukan berarti kualitas udara layak dihirup.

Justru di tengah situasi seperti inilah pemerintah dituntut menggunakan ukuran yang lebih objektif: data kesehatan, kualitas udara, jarak pandang, dampak pendidikan, gangguan transportasi dan luasan karhutla.

Data BNPB sendiri menunjukkan persoalannya bukan kecil. Per 19 September, BNPB mencatat lebih dari 142 ribu hotspot, sekitar 3.800 kejadian karhutla, dan hampir 13 ribu hektare wilayah yang ditangani. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menetapkan status tanggap darurat karhutla hingga 29 September 2026.

Maka publik berhak menguji setiap laporan tentang kondisi lapangan.

Bukan untuk mempertentangkan pemerintah dengan masyarakat, melainkan memastikan ukuran keberhasilan penanganan bencana tidak berhenti pada pertanyaan apakah jalan masih ramai atau toko masih buka.

Ukuran yang lebih penting adalah apakah warga aman menghirup udara yang mereka hirup setiap hari.

Sebab masyarakat memang masih bisa bekerja dalam asap.

Tetapi kemampuan untuk terus beraktivitas tidak otomatis berarti mereka tidak sedang terdampak.

Di sinilah pemerintah perlu lebih hati-hati menggunakan kata normal.

Karena bagi warga yang batuk, sesak, mata perih, anak yang belajar dari rumah, atau keluarga yang harus menghadapi risiko kesehatan akibat udara buruk, keadaan seperti itu jelas memiliki konsekuensi.

Dan ketika data kesehatan terus bertambah sementara asap belum benar-benar pergi, publik membutuhkan jawaban berbasis angka dan tindakan, bukan sekadar narasi bahwa kehidupan masih berjalan seperti biasa.

(Redaksi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You cannot copy content of this page