MONITOR KALTENG – PALANGKA RAYA // Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memastikan kebijakan pengetatan anggaran tidak menghambat jalannya program pembangunan daerah. Di tengah keterbatasan fiskal, Pemprov Kalteng tetap memprioritaskan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai layanan dasar bagi masyarakat.
Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran mengatakan, efisiensi anggaran dilakukan pada sejumlah pos belanja yang dinilai masih dapat diminimalisasi. Di antaranya pelaksanaan rapat di luar kantor atau hotel, pengadaan alat tulis kantor, pakaian dinas, serta pengeluaran lain yang belum mendesak.
“Di tengah pengetatan anggaran, kita tetap berupaya agar pembangunan bisa berjalan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya,” kata Agustiar Sabran didampingi Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Leonard S. Ampung, di halaman Rumah Jabatan Gubernur Kalteng, Sabtu, 31 Januari 2026.
Menurut Agustiar, keterbatasan anggaran daerah tidak menjadi alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan publik. Pemerintah provinsi, kata dia, tetap berkomitmen memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.
“Sekali lagi, pembangunan tetap kita upayakan berjalan. Meski dengan anggaran terbatas, pemerintah harus tetap hadir dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” ujarnya.
Agustiar menambahkan, pembangunan infrastruktur juga masih menjadi perhatian Pemprov Kalteng. Namun, realisasinya belum dapat dilakukan secara maksimal di seluruh wilayah karena menyesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.
“Untuk infrastruktur akan tetap kami upayakan, meskipun mungkin belum bisa maksimal. Pemerintah akan terus berusaha sesuai kemampuan anggaran yang ada,” katanya.
Di sektor kesehatan, Pemprov Kalteng menegaskan komitmennya untuk menjamin pelayanan bagi masyarakat, terutama warga kurang mampu. Pemerintah daerah, menurut Agustiar, siap memberikan jaminan bagi masyarakat yang tidak mampu membiayai pengobatan.
“Kalau ada masyarakat yang sakit dan benar-benar tidak mampu membayar, pemerintah akan memberikan jaminan,” ujarnya.
Selain itu, di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Pemprov Kalteng juga tetap memperhatikan kesejahteraan pemuka agama dan tokoh adat. Insentif bagi ustaz, pendeta, pastor, serta mantir adat tetap menjadi perhatian pemerintah daerah.
Agustiar menilai pemuka agama dan tokoh adat memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial serta mendukung keberhasilan pembangunan di Kalimantan Tengah.(Red)
