MONITOR KALTENG – PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 yang digelar di Aula Bapperida Kalteng, Kamis (21/11/2025).
Rakor menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Asisten Deputi Penanggulangan Kemiskinan Setwapres RI Adyawarman, Kepala BPS Provinsi Kalteng Agnes Widiastuti, serta Tenaga Ahli Penyusunan RPKD Provinsi Kalteng 2025–2029 dari UGM Yogyakarta, Agung Satriyo Nugroho dan Aries Dwi Wahyu Rahmadana.
Dalam sambutannya, Wagub Edy menegaskan bahwa Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan komitmen nasional dan global untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Ia mengingatkan bahwa pembangunan berkelanjutan mencakup 17 tujuan dan sasaran global hingga 2030 yang telah dideklarasikan negara maju dan berkembang pada Sidang Umum PBB tahun 2015.
“Adapun tujuan pertama dari pembangunan berkelanjutan tersebut adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya dimanapun,” ucapnya.
Ia menjelaskan bahwa kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan finansial, tetapi juga akses pendidikan, layanan kesehatan, dan kualitas hidup secara umum.
Berdasarkan data BPS, Tingkat Kemiskinan Kalteng pada Maret 2025 tercatat 5,19 persen atau 147.800 jiwa. Angka ini menurun dibandingkan September 2024 yang mencapai 5,26 persen atau 149.240 jiwa. Pada saat yang sama, Garis Kemiskinan meningkat 4,83 persen menjadi Rp 654.066 per kapita per bulan.
“Walaupun Garis Kemiskinan kita memang berada di atas nasional, tetapi Tingkat Kemiskinan kita masih di bawah nasional,” tambah Wagub.
Menurut Berita Resmi Statistik No. 43/07/62/Th. XIX tanggal 25 Juli 2025, beberapa faktor memengaruhi perubahan tingkat kemiskinan, di antaranya perlambatan pertumbuhan ekonomi Triwulan I 2025 menjadi 4,04 persen (y-on-y), dari 5,01 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya. Selain itu, inflasi Februari 2025 yang mencapai 0,28 persen (y-on-y) juga memberi dampak signifikan terhadap garis kemiskinan.
BPS juga mencatat bahwa tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan pada Maret 2025 lebih tinggi dibandingkan di pedesaan. Namun, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di perkotaan justru menurun, sementara di pedesaan meningkat.
“Kondisi ini mengindikasikan bahwa kita perlu lebih optimal lagi dalam meningkatkan lapangan kerja di pedesaan untuk lebih menyerap tenaga kerjanya, agar dapat mengurangi potensi terjadinya migrasi, termasuk migrasi masyarakat miskin dari pedesaan ke perkotaan,” ujar Wagub.
Wagub menekankan pentingnya memperbarui data makro dan sektoral terkait kemiskinan sebagai dasar penyesuaian kebijakan. Selain itu, proses penyusunan Rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kalteng 2025–2029 harus diperkuat agar menjadi rujukan dalam perencanaan pembangunan daerah.
“Untuk itu, kami harapkan masukan agar dokumen itu nantinya dapat menjadi panduan kita dalam proses perencanaan lainnya,” imbuhnya.
Ia juga meminta agar kebijakan penanggulangan kemiskinan di daerah selaras dengan kebijakan pusat, antara lain Program Sekolah Rakyat, Program Makan Bergizi Gratis, dan Program Koperasi Merah Putih.
Pemerintah Provinsi serta Kabupaten/Kota juga didorong segera mengajukan permintaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) kepada Bappenas. Wagub menekankan pentingnya peran Walidata Daerah, Diskominfosantik, dan Bapperida dalam mengurus penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) DTSEN.
Rakor juga dirangkai dengan penyerahan apresiasi kepada daerah yang berhasil menurunkan tingkat kemiskinan. Penghargaan tersebut diberikan oleh Wagub Kalteng bersama Asisten Deputi Penanggulangan Kemiskinan Setwapres RI, Adyawarman, didampingi Plt. Sekda Kalteng. Penerima penghargaan yaitu Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Seruyan. (red)
