MONITORKALTENG.CO.ID – PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya menyatakan komitmennya untuk menjadi bagian dalam pelaksanaan program nasional Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Program ini menjadi bagian dari strategi besar negara dalam memutus mata rantai kemiskinan ekstrem melalui akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin.
Kesiapan tersebut diungkap langsung oleh Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, usai mendampingi kunjungan kerja Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul, di kota tersebut, Selasa (15/4/2025). Dalam pertemuan itu, Fairid menyampaikan niatnya untuk segera mengusulkan Kota Palangka Raya sebagai lokasi pendirian Sekolah Rakyat.
“Kami akan mencoba mengusulkan Kota Palangka Raya untuk menjadi salah satu tempat pelaksanaan Sekolah Rakyat. Ini bentuk dukungan nyata kami terhadap program nasional yang sangat strategis,” ungkap Fairid.
Menurutnya, pemerintah kota telah mengidentifikasi kawasan seluas sekitar 5 hektare yang dinilai layak untuk mendukung pendirian Sekolah Rakyat. Bahkan, ia membuka peluang bagi pihak swasta maupun yayasan yang bersedia menghibahkan lahan sesuai regulasi yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025.
“Kami juga siap apabila ada yayasan atau masyarakat yang ingin menghibahkan tanah untuk Sekolah Rakyat, sesuai dengan aturan Presiden,” imbuhnya.
Sekolah Rakyat merupakan program unggulan pemerintah pusat yang didesain sebagai lembaga pendidikan berbasis komunitas, menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini tidak hanya memberikan pendidikan formal, tetapi juga penguatan karakter dan pelatihan keterampilan vokasional, sebagai bekal nyata untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.
Dalam paparannya, Menteri Sosial Gus Ipul menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk dukungan dari pemerintah daerah, dalam menyukseskan program ini. “Sekolah Rakyat adalah solusi konkret. Tapi tanpa dukungan daerah, ini tidak akan berjalan maksimal,” katanya.
Di tengah upaya tersebut, tantangan terkait pengadaan lahan, kesiapan infrastruktur, dan dukungan sumber daya manusia menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dengan cepat dan tepat. Fairid menyatakan bahwa pemerintah kota segera akan menggelar rapat internal bersama jajaran, khususnya bidang aset, guna membahas langkah teknis dan percepatan proses pengusulan.
“Rapat internal ini akan menjadi pijakan awal untuk mempercepat realisasi. Kami ingin Palangka Raya menjadi pionir,” tegasnya.
Sejumlah kalangan menilai kehadiran Sekolah Rakyat dapat menjadi terobosan signifikan di wilayah Kalimantan Tengah, khususnya Palangka Raya yang memiliki tantangan geografis dan sosial tersendiri. Jika terealisasi, sekolah ini berpotensi menjadi model inklusi pendidikan bagi daerah-daerah lain di kawasan tengah Indonesia.
Dengan semangat kolaboratif dan dukungan nyata dari pemerintah kota, Sekolah Rakyat di Palangka Raya diharapkan mampu menjadi tonggak baru perjuangan pendidikan untuk kaum marjinal. Tak sekadar pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan manusia—melalui ilmu, karakter, dan keterampilan yang memerdekakan.
REDAKSI
