Monitorkalteng.co.id – Kalimantan Tengah,Tujuan dari pengadaan papan tulis interaktif tersebut, sesuai dengan janji pemerintah daerah, adalah untuk meningkatkan mutu dibidang pendidikan di Kalimantan Tengah. Papan tulis interaktif ini diharapkan dapat digunakan oleh para guru untuk menjelaskan materi pelajaran dan berinteraksi langsung dengan siswa, yang pada gilirannya dapat meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. Namun, hasil investigasi tim LPPN-RI menunjukkan bahwa bukannya kuantitas papan tulis interaktif yang didistribusikan ke sekolah-sekolah di provinsi ini ternyata tidak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh SNI
“Ketika kami mengunjungi beberapa sekolah, kami menemukan bahwa papan tulis interaktif yang diberikan ternyata tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia yang telah terjamin mutunya. Bahkan ada kepala sekolah yang mengaku menerima perangkat yang tidak memenuhi kualitas mereka didaerah ada yang hanya mendapatkan 3 unit saja dan tidak sesuai seperti yang dijanjikan dalam group kata salah satu kepsek yang enggan disebutkan namanya.”
SMAN 1 Batang Kawa, SMAN 1 Delang yang berada di Kecamatan. Batang Kawa, Kecamatan Delang Kabupaten Lamandau. SMAN1 Damang Batu, SMKN 1 Manihan, SMAN 1 Manuhing Raya, SMAN 1 Timpah dan lain – lain tidak tersalurkan listrik. Banyak kita dapatkan didaerah terpencil dan disana kita melihat keterbatasan listrik tidak beroperasi 24 jam, Begitu juga dengan SMA Negeri 1 Tanah Siang hanya pada saat tertentu dapat menyala.
Masih banyak sekolah SMAN/SMKN/SMKS/MA yang terisolasi di wilayah Disdik Kalteng, Kabid Program Tutang, Disdik Propinsi Kalimantan Tengah sepertinya melaksanakan dan membuat program tepat tidak efektif dan efesien tentang pengadaan papan tulis Interaktif tersebut.
Ironisnya dugaan selama ini, papan tulis interaktif yang seharusnya menjadi alat pembelajaran modern, justru menjadi ajang praktik tikus – tikus yang terkoordinir Beberapa pihak yang dihubungi dalam investigasi ini mengungkapkan bahwa sebagian besar pengadaan dilakukan melalui wilayah Disdik Propinsi Kalimantan Tengah dan kami ada yang memang harus mengambil sendiri menurut ASN yang tidak mau disebutkan namanya, dengan dugaan adanya mark-up harga dan penyalahgunaan anggaran yang merugikan negara. Red
