MONITOR KALTENG, PALANGKA RAYA – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Linae Victoria Aden meminta seluruh perangkat daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, mempercepat realisasi anggaran menjelang berakhirnya Tahun Anggaran 2026.
Namun, percepatan tersebut harus tetap memperhatikan kualitas pekerjaan dan memastikan setiap belanja pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Linae saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi (Rakor Dalev) Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalteng Triwulan III Tahun 2026 di Aula Bapperida Provinsi Kalteng, Kamis (19/11/2026).
Menurut Linae, waktu pelaksanaan anggaran yang tersisa kurang dari satu setengah bulan harus dimanfaatkan secara optimal. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta segera mengambil langkah konkret untuk mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan, khususnya yang telah dianggarkan dalam perubahan APBD 2026.
“Penyerapan anggaran pada pelaksanaan perubahan APBD Tahun 2026 harus dimaksimalkan, mengingat waktu yang tersisa kurang dari satu setengah bulan. Diperlukan langkah-langkah percepatan dengan tetap memperhatikan kualitas pekerjaan serta ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, Rakor Dalev menjadi momentum penting untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan sekaligus mengukur kesesuaian antara realisasi program dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Melalui evaluasi tersebut, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi berbagai kendala yang menghambat pelaksanaan program sehingga segera dilakukan perbaikan dan tindak lanjut.
Linae juga mengingatkan agar hasil evaluasi tidak hanya menjadi bahan laporan administratif, tetapi benar-benar dimanfaatkan sebagai dasar penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berikutnya. Untuk itu, pengendalian pembangunan harus didukung data yang valid, akurat, dan terintegrasi antarsektor.
“Pastikan setiap belanja daerah menghasilkan output yang berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.
Selain mengejar realisasi anggaran, Linae meminta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memastikan program pembangunan tetap selaras dengan agenda nasional. Salah satunya melalui integrasi Program Strategis Nasional (PSN) ke dalam program kerja dan kegiatan daerah, yang pelaksanaannya juga harus dilaporkan setiap semester.
Di tengah tantangan efisiensi anggaran, ia menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan program prioritas daerah, terutama program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Salah satunya Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) yang telah berjalan sejak Februari 2026.
Untuk mengoptimalkan belanja pemerintah, Linae mendorong perangkat daerah melakukan efisiensi pada belanja operasional dengan mengurangi kegiatan yang tidak menjadi prioritas. Meski demikian, langkah penghematan tersebut tidak boleh mengurangi anggaran pelayanan publik maupun program prioritas yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
Dari sisi pendapatan, pemerintah daerah juga diminta lebih kreatif menggali potensi sumber penerimaan baru. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui optimalisasi kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), peningkatan kemudahan investasi, serta penguatan sinergi dengan pemerintah pusat dalam pelaksanaan program prioritas nasional.
Selain itu, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu terus didorong melalui optimalisasi pajak dan retribusi, pemanfaatan aset daerah, serta inovasi dalam pelayanan dan pengelolaan pendapatan.
Linae turut mengingatkan seluruh perangkat daerah agar memberikan perhatian serius terhadap sejumlah indikator pembangunan, seperti pertumbuhan ekonomi, prevalensi stunting, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Capaian pembangunan di sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perkebunan, pertanian, dan perikanan juga perlu menjadi perhatian bersama. Menurutnya, keberhasilan pembangunan harus tercermin dari peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
Ia mengapresiasi partisipasi serta kerja keras seluruh pihak dalam mengawal pembangunan daerah. Linae berharap koordinasi dan sinergi antarpemangku kepentingan terus diperkuat agar berbagai program yang telah direncanakan dapat terlaksana secara optimal.
Sementara itu, Kepala Bapperida Provinsi Kalteng Syahfitri dalam laporannya menyampaikan bahwa Rakor Dalev Triwulan III Tahun 2026 bertujuan mengoordinasikan capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se-Kalteng.
Forum tersebut juga diharapkan dapat menghimpun data capaian target kinerja program berdasarkan perubahan RKPD Provinsi Kalteng Triwulan III Tahun 2026, termasuk capaian kinerja pemerintah kabupaten/kota.
Untuk memperkuat evaluasi, Rakor Dalev menghadirkan sejumlah narasumber dari instansi terkait, yakni Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalteng, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalteng, Badan Pusat Statistik Provinsi Kalteng, Bapperida, Badan Keuangan dan Aset Daerah, serta Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalteng. (red)













