MONITOR KALTENG, SERUYAN – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangka Raya menyatakan gugatan Syahroni terhadap Bupati Seruyan terkait sengketa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Pematang Limau, Kecamatan Seruyan Hilir, tidak dapat diterima. Pemerintah Kabupaten Seruyan menegaskan, putusan tersebut tidak boleh mengganggu penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di desa tersebut.
Perkembangan perkara itu disampaikan Pemkab Seruyan dalam konferensi pers di ruang rapat Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Seruyan, Senin (9/11/2026).
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Seruyan, Rusdi Hidayat, menjelaskan, putusan perkara Nomor 19/G/2026/PTUN.PLK dijatuhkan Majelis Hakim PTUN Palangka Raya melalui persidangan elektronik pada Rabu (4/11/2026).
Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan gugatan Syahroni selaku penggugat tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO). Penggugat juga dibebani biaya perkara sebesar Rp538.500.
“Majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara sengketa Pilkades Pematang Limau. Dalam amar putusannya, gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima,” kata Rusdi.
Kuasa hukum Pemkab Seruyan, Imanuel, menjelaskan, putusan tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan hukum. Salah satunya, penggugat dinilai tidak lagi memiliki kepentingan hukum untuk melanjutkan gugatan terhadap Keputusan Bupati Seruyan Nomor 100.3.3.2/290/2026 tertanggal 5 Juni 2026.
Selain itu, tahapan pemungutan suara Pilkades Pematang Limau telah dilaksanakan pada 10 Juli 2026. Kepala Desa Pematang Limau, Supiansyah, S.T., juga telah diangkat dan dilantik berdasarkan Keputusan Bupati Seruyan Nomor 100.3.3.2/399/2026 tertanggal 3 Agustus 2026.
Majelis hakim juga tidak mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan Bupati Seruyan yang diajukan penggugat.
“Pertimbangan majelis hakim antara lain berkaitan dengan kepentingan hukum penggugat, tahapan pemungutan suara yang telah dilaksanakan, serta pengangkatan dan pelantikan kepala desa berdasarkan keputusan bupati,” jelas Imanuel.
Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan, Yudiansyah, menegaskan, pemerintah daerah menghormati putusan PTUN Palangka Raya sebagai bagian dari proses penyelesaian sengketa melalui jalur hukum.
Menurut dia, penyampaian hasil putusan kepada masyarakat merupakan bentuk keterbukaan informasi publik, bukan pernyataan bahwa proses hukum telah sepenuhnya berakhir.
Pemkab Seruyan tetap menghormati hak para pihak untuk menempuh upaya hukum banding sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Setiap pihak memiliki hak untuk menempuh upaya hukum sesuai mekanisme yang berlaku. Karena itu, kami berharap seluruh pihak tetap menghormati proses hukum dan menjaga situasi tetap aman serta kondusif,” ujar Yudiansyah.
Dia menambahkan, putusan tersebut juga menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam memperkuat pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama terkait kepastian hukum, tertib administrasi, dan akuntabilitas.
Di sisi lain, Pemkab Seruyan memastikan dinamika sengketa Pilkades tidak menghambat jalannya pemerintahan Desa Pematang Limau.
Rusdi Hidayat mengatakan, DPMDes bersama perangkat daerah terkait terus melakukan koordinasi untuk memastikan tugas pemerintahan desa, pelayanan kepada masyarakat, dan pengelolaan administrasi tetap berjalan sesuai ketentuan.
Menurut dia, kepentingan masyarakat harus tetap menjadi prioritas. Persoalan hukum yang melibatkan para pihak tidak boleh berdampak pada pelayanan dasar maupun aktivitas pemerintahan desa.
Pemkab Seruyan juga mengimbau masyarakat Desa Pematang Limau agar tetap menjaga persatuan, keamanan, dan ketertiban. Warga diminta tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi atau menyebarkan informasi yang berpotensi memicu kesalahpahaman.
Pemerintah daerah mengapresiasi masyarakat yang telah menjaga situasi tetap kondusif selama tahapan Pilkades hingga proses penyelesaian sengketa melalui jalur hukum.
Pemkab berharap seluruh pihak dapat menyikapi perkembangan perkara secara bijak, menghormati mekanisme hukum yang berlaku, serta menjaga keberlangsungan pemerintahan dan pelayanan publik di Desa Pematang Limau.
Konferensi pers tersebut turut dihadiri kuasa hukum Pemkab Seruyan Imanuel, Plt Kepala Dinas Kominfo Sarinah serta awak media. (*As)
