PALANGKA RAYA – Monitorkalteng.co.id // Dalam 100 hari masa kerjanya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalimantan Tengah, Juni Gultom, menunjukkan langkah progresif dalam mendorong sinergi pembangunan infrastruktur jalan. Melalui pembentukan sekretariat bersama, pembangunan jaringan jalan dari tingkat desa hingga pusat kota mulai menemukan pola integrasi yang lebih terarah.
Pembentukan sekretariat ini melibatkan berbagai unsur strategis, termasuk Dinas PUPR Provinsi, seluruh Dinas PU Kabupaten/Kota, hingga Balai Jalan Nasional. Tujuannya bukan hanya memperkuat koordinasi lintas sektor, tetapi juga menyatukan visi pembangunan infrastruktur jangka panjang di Kalimantan Tengah (Kalteng).
“Kita tidak bisa lagi bekerja parsial. Jalan desa, jalan kabupaten, jalan provinsi, bahkan jalan nasional harus terintegrasi dalam satu rencana besar,” ujar Juni Gultom dalam pernyataan resminya, menekankan urgensi sinergi antar-instansi untuk menghadapi tantangan konektivitas wilayah.
Langkah ini mendapat apresiasi karena dalam waktu singkat telah mampu membangun fondasi koordinasi yang kokoh. Meski masa perencanaan penuh ditarget rampung pada 2025 dan implementasi menyeluruh dimulai 2026, sejumlah daerah telah lebih dulu memulai pembangunan jalan di lapangan sebagai bagian dari percepatan program.
Menariknya, pembangunan infrastruktur ini tidak hanya bertumpu pada pendanaan pemerintah. Kalteng membuka diri terhadap keterlibatan konsorsium dan pihak swasta dalam skema pembangunan jalan khusus, sebuah pendekatan yang dinilai efisien dan berkelanjutan di tengah keterbatasan anggaran negara.
Lebih jauh, penguatan konektivitas juga diarahkan untuk menyambut Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Kalteng tengah menyiapkan jalur penghubung antardaerah yang menjadi bagian penting dari jaringan jalan nasional yang menghubungkan dua provinsi di pulau Kalimantan tersebut.
Pengamat infrastruktur menilai strategi ini sebagai langkah transformatif. “Kalau benar-benar terimplementasi, Kalteng akan menjadi simpul logistik baru di Kalimantan,” ujar salah satu analis transportasi yang tidak ingin disebutkan namanya.
Pemerintah daerah pun diharapkan aktif dalam mendukung penyusunan rencana integratif ini, tidak hanya dari sisi teknis, tetapi juga dalam hal pemberdayaan masyarakat lokal yang terdampak pembangunan.
Dengan pendekatan kolaboratif dan multisektor, 100 hari kerja Juni Gultom tampaknya menjadi titik awal baru dalam sejarah pembangunan jalan di Kalimantan Tengah—bukan sekadar proyek pembangunan fisik, tetapi upaya membangun konektivitas sosial dan ekonomi yang berkelanjutan bagi masa depan daerah. (Red)
