MONITOR KALTENG, KUALA PEMBUANG — Keterbatasan anggaran sarana dan prasarana (sarpras) pemadam menjadi sorotan DPRD Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kondisi ini dinilai menjadi salah satu hambatan yang harus segera dicarikan solusi, terlebih ancaman kebakaran meningkat di tengah musim kemarau panjang.
Wakil Ketua I DPRD Seruyan, Harsandi, menegaskan perlunya langkah konkret dan kolaborasi lintas sektor agar penanganan karhutla tidak terus terkendala keterbatasan anggaran maupun peralatan pemadam.
Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri pelantikan dan pengambilan sumpah/janji pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan di Aula BKAD, Senin (12/10/2026).
Harsandi mengungkapkan, DPRD bersama instansi terkait telah turun langsung ke lapangan untuk memberikan edukasi dan imbauan pencegahan kebakaran, termasuk di sejumlah kawasan rawan. Namun, upaya tersebut belum sepenuhnya didukung ketersediaan anggaran operasional dan sarana pemadam yang memadai.
“Memang masalah kebakaran ini sudah berlangsung lama. Kami dari lembaga legislatif sudah turun langsung melakukan imbauan hingga ke titik lokasi. Berdasarkan koordinasi, kendala utama pemerintah daerah saat ini adalah keterbatasan anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana pemadam,” ujar Harsandi.
Menurut Harsandi, tantangan penanganan karhutla semakin berat akibat kondisi cuaca ekstrem dan musim kemarau berkepanjangan. Minimnya curah hujan, khususnya di kawasan perkotaan Kuala Pembuang, turut meningkatkan kekhawatiran terhadap munculnya titik api.
Situasi tersebut membutuhkan kesiapan yang lebih kuat, baik dari sisi personel, peralatan, maupun dukungan operasional. Tanpa langkah antisipasi yang memadai, upaya pencegahan dan pemadaman berisiko menghadapi kendala ketika kebakaran terjadi.
Karena itu, DPRD Seruyan mendorong pemerintah daerah memperkuat strategi penanggulangan karhutla, termasuk mengevaluasi kebutuhan sarpras pemadam agar penanganan di lapangan dapat berjalan lebih efektif.
Di tengah keterbatasan anggaran, DPRD Seruyan berkomitmen memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta mendorong keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam mendukung penanganan karhutla.
Dukungan swadaya masyarakat, organisasi, dan kontribusi anggota DPRD menjadi salah satu upaya yang didorong untuk membantu memenuhi kebutuhan penanganan kebakaran.
Meski demikian, kolaborasi tersebut diharapkan berjalan beriringan dengan upaya pemerintah daerah mencari solusi yang berkelanjutan, sehingga penanganan karhutla tidak hanya bergantung pada bantuan saat kebakaran terjadi.
“Ke depan kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Lembaga DPRD berusaha memaksimalkan dukungan, baik melalui bantuan swadaya masyarakat, organisasi, maupun peran aktif DPRD sendiri. Fokus utama kita adalah mencari solusi jangka panjang agar karhutla, khususnya di Kabupaten Seruyan, tidak terulang kembali dan menjadi pekerjaan rumah sekaligus pembelajaran bagi kita untuk mengatasi masalah ini ke depannya,” pungkasnya.
DPRD Seruyan berharap penanganan karhutla menjadi perhatian bersama, dengan penguatan pencegahan, kecukupan sarana pemadam, dan koordinasi yang berkelanjutan. Langkah tersebut dinilai penting agar ancaman kebakaran tidak terus berulang dan dampaknya terhadap masyarakat maupun lingkungan dapat ditekan.*(As)
