MONITOR KALTENG, SERUYAN, — Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Seruyan yang tidak mencapai target menjadi salah satu persoalan utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2026.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Seruyan, Harsandi, usai mengikuti Rapat Paripurna Ke-4 DPRD Kabupaten Seruyan Masa Persidangan I Tahun 2026-2027 dengan agenda penyampaian pidato Pengantar Bupati Seruyan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026, Senin (21/9/2026).
Menurut Harsandi, kondisi fiskal daerah saat ini turut dipengaruhi kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat. Akibatnya, kemampuan pendapatan daerah, khususnya PAD, tidak sesuai dengan target yang sebelumnya ditetapkan.
“PAD kita jauh berkurang dan tidak memenuhi target yang kita inginkan. Semua ini salah satunya dipengaruhi efisiensi yang dilakukan pemerintah pusat,” kata Harsandi.
Ia mengatakan, pemerintah daerah bersama seluruh perangkat daerah telah melakukan penyesuaian terhadap kondisi anggaran tersebut. Dalam APBD Perubahan 2026, menurut dia, pemerintah tidak lagi menambah program atau kegiatan baru, melainkan memprioritaskan penataan anggaran untuk menutup kekurangan akibat tidak tercapainya PAD.
“Untuk perubahan ini semuanya murni dilakukan untuk menutupi defisit atau kekurangan anggaran karena PAD kita tidak terpenuhi. Pemerintah daerah juga sudah mengondisikan seluruh dinas agar menyesuaikan dengan kondisi fiskal yang ada,” ujarnya.
Harsandi menilai persoalan efisiensi anggaran harus menjadi perhatian bersama, terlebih kondisi tersebut terjadi pada tahun kedua periode pemerintahan saat ini.
Menurut dia, DPRD telah berupaya mendorong berbagai langkah agar PAD Seruyan dapat kembali meningkat sehingga ketergantungan terhadap sumber pendanaan tertentu tidak semakin membebani ruang fiskal daerah.
“Kita menyadari sepenuhnya bahwa efisiensi anggaran ini terjadi di tahun kedua pemerintahan periode sekarang. Kami sudah melakukan upaya maksimal terkait peningkatan PAD. Dorongan akan terus kami lakukan agar ke depan PAD kita bisa meningkat lagi,” katanya.
Ia berharap penguatan PAD dapat dilakukan secara berkelanjutan sehingga daerah memiliki ruang fiskal yang lebih kuat untuk membiayai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Selain persoalan anggaran, Harsandi juga menyoroti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Seruyan.
Ia menyebut kondisi kabut asap dalam beberapa pekan terakhir telah menjadi kekhawatiran bersama. Pemerintah daerah juga telah meningkatkan status penanganan karhutla sebagai bentuk respons terhadap kondisi tersebut.
“Karhutla yang melanda daerah kita ini memang sudah menjadi kekhawatiran bersama. Dalam beberapa minggu terakhir, kabut asap akibat karhutla cukup luas dan pemerintah daerah juga sudah meningkatkan statusnya,” ujar Harsandi.
Namun, ia mengakui keterbatasan anggaran menjadi salah satu tantangan dalam penanganan karhutla. Karena itu, Harsandi berharap peningkatan status tersebut dapat memperkuat perhatian dan dukungan pemerintah pusat terhadap penanganan karhutla di Seruyan.
Di sisi lain, ia meminta masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar, terutama di wilayah perkebunan yang memiliki potensi kebakaran cukup besar.
“Saya mengimbau masyarakat agar benar-benar menghindari pembakaran lahan. Terutama pada lahan perkebunan yang pembukaan lahannya cukup masif. Kami berharap perangkat desa dan tokoh masyarakat ikut memberikan imbauan kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar,” katanya.
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian DPRD Seruyan adalah dampak musim kemarau terhadap ketersediaan air bersih bagi masyarakat.
Harsandi mengatakan pemerintah daerah melalui Bupati Seruyan Ahmad Selanorwanda telah melakukan penyaluran bantuan air bersih ke sejumlah desa yang terdampak kekeringan.
Menurut dia, DPRD juga ikut mengambil bagian dalam membantu masyarakat. Harsandi menyebut dirinya turut menyalurkan bantuan air bersih dengan dukungan sejumlah organisasi, termasuk KONI dan KADIN.
“Pemerintah daerah melalui Bupati Ahmad Selanorwanda kami lihat cukup masif melakukan penyaluran bantuan air bersih ke desa-desa terdampak. Dari DPRD juga ada, termasuk saya pribadi, dengan dibantu organisasi seperti KONI dan KADIN,” ungkapnya.
Namun, distribusi air bersih masih menghadapi kendala setelah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) mengalami kerusakan.
“Kami saat ini masih terkendala karena PDAM mengalami kerusakan. Mudah-mudahan hari ini bisa selesai diperbaiki sehingga kami dapat kembali melanjutkan pendistribusian bantuan air bersih ke desa-desa terdampak,” kata Harsandi.
Ia berharap penanganan krisis air bersih tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi mendapat dukungan dari berbagai unsur masyarakat.
“Kami berharap semua pihak bisa bersinergi membantu pendistribusian air bersih untuk masyarakat, baik lembaga maupun organisasi. Termasuk masyarakat yang memiliki kepedulian dan datang untuk bersama-sama membantu pendistribusian air bersih bagi warga terdampak,” pungkasnya.
Rapat Paripurna Ke-4 DPRD Seruyan tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan APBD Perubahan 2026.
Di tengah ruang fiskal yang terbatas, DPRD dan pemerintah daerah dituntut melakukan penyesuaian anggaran dengan tetap menjaga keberlangsungan pelayanan publik, termasuk penanganan karhutla dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat selama musim kemarau.(*As)
