MONITOR KALTENG, PALANGKA RAYA – Ambruknya box culvert di Kilometer 11 ruas Jalan Trans Kalimantan jalur Kasongan–Kereng Pangi, Kabupaten Katingan, memicu desakan agar pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi infrastruktur jalan nasional di Kalimantan Tengah.
Pemerhati pembangunan Kalimantan Tengah, Hartani Soeharto, meminta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Tengah segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh jembatan dan box culvert yang berada di sepanjang ruas Jalan Trans Kalimantan. Menurutnya, insiden yang sempat memutus total arus lalu lintas tersebut tidak boleh dianggap sebagai kasus yang berdiri sendiri.
“Ini merupakan jalur vital Trans Kalimantan. BPJN perlu melakukan investigasi sekaligus inventarisasi terhadap jembatan maupun box culvert yang berpotensi mengalami kerusakan agar kejadian serupa tidak terulang,” ujar Hartani, Selasa (7/7/2026).
Ia menilai pemerintah perlu memiliki basis data yang memuat usia, kondisi, hingga tingkat kelayakan setiap jembatan dan box culvert di ruas jalan nasional. Data tersebut dinilai penting sebagai dasar dalam menentukan prioritas pemeliharaan maupun rehabilitasi infrastruktur.
Menurut Hartani, infrastruktur yang berada di kawasan rawan erosi, terutama di sekitar bantaran sungai, membutuhkan perhatian lebih karena memiliki tingkat kerawanan yang lebih tinggi.
Ia juga menyoroti kebijakan rehabilitasi infrastruktur yang menurutnya belum sepenuhnya didasarkan pada kondisi riil di lapangan. Menurutnya, masih ditemukan jembatan yang sebenarnya masih layak digunakan, tetapi justru masuk dalam program renovasi atau pembongkaran.
“Seharusnya ada data kualitas infrastruktur yang menjadi dasar dalam menentukan prioritas perbaikan, sehingga anggaran dapat digunakan secara lebih efektif dan tepat sasaran,” katanya.
Selain itu, Hartani meminta pengawasan terhadap kualitas pekerjaan konstruksi, baik pada pembangunan baru maupun perbaikan box culvert, dilakukan secara berkala. Menurutnya, pengawasan diperlukan untuk memastikan kualitas konstruksi sesuai standar dan mampu bertahan hingga umur rencana.
“Penindakan terhadap kendaraan bermuatan belum maksimal. Harus dilakukan secara tegas, berkelanjutan, dan terukur,” tegasnya.
Ia menambahkan, kapasitas jalan dan jembatan di Kalimantan Tengah saat ini dinilai sudah tidak lagi sebanding dengan pertumbuhan aktivitas ekonomi, terutama meningkatnya distribusi hasil sumber daya alam yang memanfaatkan jalur Trans Kalimantan.
Karena itu, pemerintah didorong mulai merancang peningkatan kelas jalan sekaligus menyiapkan jalur alternatif. Menurutnya, keberadaan jalur cadangan sangat penting agar mobilitas masyarakat dan distribusi logistik tetap berjalan apabila terjadi kerusakan pada salah satu titik ruas jalan.
“Trans Kalimantan merupakan jalur utama. Ke depan perlu dipersiapkan ruas jalan baru sehingga ketika terjadi gangguan, mobilitas masyarakat dan distribusi logistik tetap dapat berlangsung,” ujarnya.
Hartani juga mengingatkan bahwa banyak jembatan di Kalimantan Tengah telah berusia puluhan tahun sehingga perlu dievaluasi kembali berdasarkan perkembangan volume lalu lintas dan beban kendaraan saat ini. Ia berharap pemerintah tidak lagi hanya mengandalkan perbaikan yang bersifat sementara.
“Pemerintah perlu menyusun perencanaan pembangunan jalan dan jembatan secara menyeluruh, bukan sekadar tambal sulam. Infrastruktur ini merupakan akses utama bagi masyarakat sekaligus jalur distribusi hasil sumber daya alam di Kalimantan Tengah,” pungkasnya.
(red)
