MONITOR KALTENG, PALANGKA RAYA – Aksi unjuk rasa bertajuk “Reformasi Militer” yang digelar Aliansi Reformasi Militer Indonesia (REFORMATI) mendapat perhatian serius dari unsur pimpinan DPRD Kalimantan Tengah bersama jajaran TNI dan Polri.
Menindaklanjuti hal tersebut, DPRD Kalteng melakukan koordinasi intensif dengan Pangdam dan Kapolda guna menyikapi aspirasi yang disampaikan massa aksi.
Seluruh pihak sepakat untuk membuka ruang dialog yang transparan, konstruktif, dan berorientasi pada solusi.
Langkah ini mencerminkan sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan, sekaligus memastikan setiap tuntutan masyarakat diproses secara bijak dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“DPRD Kalteng menegaskan bahwa aspirasi publik merupakan bagian penting dalam proses demokrasi, sehingga perlu ditampung dan ditindaklanjuti melalui mekanisme yang tepat,” kata Ketua DPRD Kalteng, Arton S Dohong, Selasa (14/4/2026).
Melalui komunikasi yang berkelanjutan dan pendekatan dialogis, diharapkan dapat tercapai solusi terbaik yang tidak hanya menjawab tuntutan masyarakat, tetapi juga mendukung kemajuan daerah serta menjaga kondusivitas wilayah. (red)
