MONITOR KALTENG, PALANGKA RAYA – Audiensi antara DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dan Aliansi Penambang Rakyat Kalimantan Tengah menjadi momentum penting dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait maraknya razia terhadap aktivitas penambangan emas rakyat di sejumlah wilayah.
Pertemuan tersebut dihadiri langsung Ketua DPRD Kalteng Arton S. Dohong bersama Pangdam, Kapolda, dan Wakil Gubernur.
Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dan aparat dalam merespons persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Dalam forum tersebut, para penambang menyampaikan berbagai keluhan dan masukan, terutama terkait dampak razia terhadap mata pencaharian mereka.
Aspirasi tersebut ditampung sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih adil dan solutif.
Ketua DPRD Kalteng Arton S. Dohong menegaskan, dialog terbuka menjadi langkah strategis untuk mencari titik temu antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan terhadap masyarakat penambang.
“Melalui dialog terbuka ini, diharapkan tercipta sinergi antara pemerintah daerah, aparat, dan masyarakat dalam menata aktivitas pertambangan rakyat agar tetap memperhatikan aspek hukum, keselamatan, serta kesejahteraan masyarakat,” ujarnya, Rabu (15/4/2026).
Audiensi ini diharapkan menjadi awal dari upaya bersama dalam menata aktivitas pertambangan rakyat secara lebih terarah, humanis, dan berkelanjutan, tanpa mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku serta kepentingan lingkungan. (red)
